Beritapacitan.com, PACITAN – Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Pacitan belum dapat memastikan angka terbaru Anak Tidak Sekolah (ATS) di wilayahnya.
Hingga kini, proses pendataan ulang masih terus dilakukan untuk memperoleh data riil sekaligus memetakan penyebab utama persoalan tersebut.
Kepala Dindik Pacitan, Khemal Pandu Pratikna, mengatakan pihaknya masih melakukan penyisiran menyeluruh karena data yang ada belum sepenuhnya mencerminkan kondisi di lapangan.
“Untuk angka ATS terbaru, kami masih berupaya menyisir data riilnya. Akan kami data ulang agar jelas berapa jumlahnya dan apa penyebab dominannya,” ujar Khemal, Kamis, 8 Juni 2026.
Ia menjelaskan, persoalan ATS di Pacitan tidak bisa dipandang semata-mata akibat keterbatasan biaya pendidikan.
Berdasarkan pengamatan sementara, faktor sosial justru menjadi penyebab yang lebih dominan dan membutuhkan upaya bersama lintas sektor.
“Yang jelas, penyebab ATS itu karena permasalahan sosial. Ini yang perlu effort besar dan dukungan semua pihak, termasuk masyarakat,” katanya.
Khemal juga menyinggung keberadaan program sekolah rakyat gratis yang selama ini sering dianggap sebagai solusi utama persoalan ATS.
Namun, menurutnya, program tersebut belum sepenuhnya menjawab persoalan di lapangan.
“Sekolah rakyat yang gratis ternyata belum bisa memenuhi kuota. Kalau ATS itu disebut karena faktor biaya, itu juga bisa jadi kurang tepat,” ucapnya.
Ia menilai, persoalan ATS lebih banyak berkaitan dengan pola pikir, kesadaran akan pentingnya pendidikan, serta kondisi sosial keluarga dan lingkungan sekitar anak.
Sebagai langkah ke depan, Dinas Pendidikan Pacitan berencana melibatkan unsur pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, yakni camat dan kepala desa.
Peran mereka dinilai strategis dalam membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya pendidikan.
“Kami akan menggandeng pak camat dan pak kades sebagai pemangku kepentingan sosial kemasyarakatan. Mereka harus ikut memberikan pemahaman pentingnya pendidikan dan mengubah cara berpikir masyarakat,” jelas Khemal.
Ia menyebut, penanganan ATS tidak bisa hanya dibebankan kepada sektor pendidikan, melainkan memerlukan kolaborasi lintas sektor serta keterlibatan aktif masyarakat.
“Ini bukan hanya urusan sekolah, tapi urusan bersama,” pungkasnya.(*)
