Beritapacitan.com, PACITAN – Program penempelan stiker bagi rumah penerima bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Pacitan belum berjalan maksimal.
Dari 12 kecamatan di Pacitan, baru dua desa di satu kecamatan yang diketahui menjalankan program tersebut hingga pertengahan tahun 2026.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pacitan, Heri Setijono, mengakui program penempelan stiker memang sudah mulai berjalan.
Namun, pihaknya belum mengantongi laporan detail terkait jumlah wilayah yang telah melaksanakan program tersebut.
“Stiker itu sudah ada progres, tapi angka pastinya memang saya belum dapat laporan. Sudah berjalan, cuma belum dapat berapa per kecamatan yang sudah berjalan,” ujar Heri, Jumat, 22 Mei 2026.
Ironisnya, program yang sejak awal digadang untuk memperjelas data penerima bansos tersebut justru berjalan lambat di lapangan.
Menurut Heri, pemasangan stiker dilakukan oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) bersama perangkat desa.
“Di 2026 terakhir agak lama. Saya kemarin ngecek secara lisan, sudah ada yang berjalan. Itu dari teman-teman PKH langsung dan perangkat desa yang menjalankan,”tambahnya.
Di sisi lain, Dinsos Pacitan juga mengakui adanya potensi ketidaknyamanan dari masyarakat penerima bantuan saat rumah mereka dipasangi stiker penanda penerima bansos.
“Mungkin ada masyarakat tidak enak dipasangi, tapi karena mau bansosnya akhirnya ya terima dipasangi stiker,” katanya.
Bahkan, menurut Heri, terdapat laporan warga yang justru memilih tidak menerima bantuan dibanding harus ditempeli stiker.
“Tapi memang ada laporan itu yang justru warga yang dianggap tidak mampu malah dia siap untuk tidak menerima. Tapi itu tergantung mentalnya sebenarnya,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinsos Pacitan Agung Mukti Wibowo mengungkapkan, hingga saat ini baru Desa Gembuk dan Desa Sidomulyo di Kecamatan Kebonagung yang diketahui telah melaksanakan penempelan stiker tersebut.
“Info dari pendamping sampai saat ini Desa Gembuk dan Desa Sidomulyo Kecamatan Kebonagung yang sudah melaksanakannya,” jelas Agung.
Minimnya pelaksanaan program di desa lain diduga berkaitan dengan kondisi anggaran desa yang mengalami penurunan.
“Yang lain kemungkinan belum. Kemungkinan anggaran, soalnya saat ini Dana Desa berkurang drastis,” pungkasnya.(*)
