beritapacitan.com/, PACITAN-Akhir perjalanan kasus Tinda Pidana Korupsi Perusda Aneka Usaha terdakwa Mantan Sekda Kabupaten Pacitan, Jawa Timur terdakwa Ir. Mulyono divonis oleh majelis hakim pengadilan negeri Tipikor Surabaya dengan hukuman 1,5 tahun penjara, denda Rp50 juta subsider penjara 3 bulan.
Demikian dikatakan, Kasi Pidsus Kejari Pacitan Didit Agung Nugroho mengatakan kasus Tindak Pidana Korupsi Perusda Aneka Usaha yang menyeret Mantan Sekda Pacitan Ir. Mulyono sudah sampai pada putusan pada hari Selasan (14/2/2023) kemarin kurang lebih pada pukul 12.00 WIB.
“Kemarin kurang lebih pukul 12.00 WIB selesai sudah di bacakan putusan vonis terhadap terdakwa Ir. Mulyono, dalam putusan terdakwa terbukti melanggar pasal 3. Hukuman penjaran 1 tahun 6 bulan, denda 50 juta, subsider 3 bulan,”katanya, Rabu (15/2/2023).
Secara lengkap pasal 3 yang dimaksud yakni Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
Sementara itu hakim pun membacakan putusan agar barang bukti yang selama ini menjadi perlengkapan proses hukum tindak pidana korupsi Perusda Aneka Usaha agar dikembalikan kepada pemiliknya, mulai dari Pemkab dan Perusda Aneka Usaha.
“Hakim memperintahkan untuk mengembalikan ke saksi-saksi pihak dinas maupun Perusda (Aneka Usaha), untuk biaya perkara Rp5000,”imbuhnya.
Setelah putusan dibacakan oleh hakim, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam hal ini Kejari Pacitan dan terdakwa memiliki waktu 7 hari untuk mempertimbangkan putusan tersebut, terakhir pada hari Selasa (21/2/2023) mendatang.
“Jaksa penuntut umum bersikap pikir-pikir selama 7 hari. Selasa (21/2/2023) depan berarti masa pikir² dari putusan pengadilan tersebut,”imbuhnya.
Yang jelas lanjut Didit menegaskan pihaknya telah berhasil membuktikan dakwaannya alias keterlibatan terdakwa Ir. Mulyono yang pada saat proses hibah menjadi Ketua TAPD tersebut ada pelanggaran hukum.
“Yang jelas penuntut umum berhasil membuktikan dakwaannya terbukti sesuai pasal 3. Sikap kenapa tadi pikir-pikir kemi belum dapat salinan resmi dari pengadilan. Untuk detailnya kami menunggu salinan,”ucapnya.(red)
