Beritapacitan.com, DENPASAR – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bali, Ketut Sumedana, menyoroti Pasal 132 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Pasal tersebut berbunyi bahwa penuntutan merupakan proses peradilan yang dimulai dari penyidikan. Hal ini disampaikan Sumedana saat menjadi pembicara kunci dalam seminar hukum dan sosialisasi KUHP baru di Fakultas Hukum Universitas Udayana (FH Unud).
Seminar yang digelar oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kongres Advokat Indonesia dan Advokasi Peduli Bangsa Bali bekerja sama dengan FH Unud itu dihadiri oleh pengacara, mahasiswa, dan akademisi senior.
Dalam paparannya, Sumedana menekankan bahwa keberhasilan pembuktian di persidangan oleh penuntut umum sangat bergantung pada kualitas penyidikan. Oleh karena itu, proses penyidikan, prapenuntutan, dan penuntutan harus dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh.
“Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian bagi pencari keadilan, baik pelaku maupun korban. Kita harus menghindari perkara yang bolak-balik atau berulang tanpa adanya kepastian hukum,” ujar Sumedana.
Lebih lanjut, Sumedana mengingatkan bahwa Pasal 132 KUHP baru harus dimaknai secara harfiah. Menurutnya, penyidikan dan penuntutan merupakan dua elemen yang saling berkaitan untuk menjamin proses hukum yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat.
“Asas Dominus Litis yang berlaku secara universal jangan diartikan secara sempit. Jaksa bukan mengambil alih penyidikan, melainkan membantu agar prosesnya cepat, sederhana, dan biaya ringan sesuai asas hukum pidana kita,” tegas jaksa kelahiran Buleleng tersebut.
Dalam kesempatan tersebut, Sumedana juga mengulas sejarah perkembangan hukum pidana di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa sistem hukum pidana di Indonesia awalnya diadaptasi dari Code Pénal Prancis tahun 1810, kemudian diadopsi oleh Belanda menjadi Wetboek van Strafrecht (WvS) pada 1881, dan diterapkan di Hindia Belanda sejak 1918. KUHP tersebut masih digunakan di Indonesia hingga kini, meskipun di negara asalnya telah mengalami berbagai perubahan.
“Oleh karena itu, KUHP baru yang akan diberlakukan mulai awal 2026 harus dipahami sebagai bagian dari modernisasi hukum pidana nasional,” ujar Sumedana yang juga merupakan mantan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung.
Ia juga menyoroti sejumlah perbedaan krusial antara KUHP lama dan KUHP baru, termasuk pengakuan terhadap *living law* (hukum adat yang hidup di masyarakat), penambahan jenis pidana, judicial pardon, serta tindak pidana yang kini diakomodasi dalam KUHP.
Selain itu, Sumedana menekankan pentingnya peran hakim komisaris dalam menentukan kelayakan suatu perkara untuk dilanjutkan ke tingkat penuntutan dan peradilan. Ia menilai bahwa mekanisme ini dapat mencegah proses hukum yang berlarut-larut dan meningkatkan kepastian hukum.
Ia berharap agar KUHP baru tidak dianggap sebagai tantangan yang menyulitkan, tetapi justru sebagai instrumen hukum yang akan membuat sistem peradilan lebih dinamis, harmonis, dan modern.
“KUHP baru ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum yang lebih baik bagi masyarakat,” pungkasnya. (*)
