beritapacitan.com/, PACITAN – Penanganan terhadap remaja penyandang disabilitas yang menjadi korban dugaan perundungan di Kecamatan Arjosari baru bergerak setelah video aksi tersebut viral di media sosial.
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (PPKB PPA) Kabupaten Pacitan mengaku mengetahui kasus tersebut dari informasi yang disampaikan awak media, bukan melalui laporan resmi pemerintah desa maupun kecamatan.
Korban, Mohammad Choirul Fikri (21), diduga mengalami perlakuan kekerasan dan penghinaan. Dalam video berdurasi sekitar 45 detik yang beredar, korban disebut dicekoki minuman keras, dipaksa menjilat puntung rokok yang masih menyala, hingga disuruh memakan pecahan genteng. Peristiwa tersebut kemudian memicu kecaman publik.
Kepala Dinas PPKB PPA Pacitan, Jayuk Susilaningtyas, mengatakan pihaknya langsung menugaskan konselor dan bidang terkait setelah memperoleh informasi mengenai kasus tersebut.
“Begitu kami menerima informasi itu, kami langsung menugaskan konselor dan bidang yang menangani untuk melakukan koordinasi serta menyiapkan pendampingan kepada korban,” kata Jayuk saat diwawancarai, Senin, (10/8/2026).
Namun, pengakuan tersebut juga menunjukkan bahwa penanganan dinas baru dimulai setelah kasus diketahui melalui pemberitaan. Hingga wawancara dilakukan, belum ada laporan resmi yang diterima Dinas PPKB PPA dari pemerintah desa maupun kecamatan.
Meski demikian, Jayuk mengatakan kondisi tersebut tidak menjadi alasan bagi pihaknya untuk mengabaikan informasi mengenai dugaan kekerasan terhadap korban. Penyuluh di wilayah Arjosari kemudian diminta melakukan pengecekan lapangan.
“Kalau belum ada laporan resmi, tetapi kami mendapatkan informasi dari media, biasanya kami tetap menugaskan tim untuk melakukan pengecekan dan pendampingan. Tugas kami memastikan korban tidak mengalami trauma berkepanjangan,” ujarnya.
Dari koordinasi awal dengan pemerintah desa, kata Jayuk, diperoleh informasi bahwa korban dan pihak yang diduga sebagai pelaku telah mencapai kesepakatan damai.
Kendati demikian, dinas menyatakan proses pendampingan tetap diperlukan.
“Informasi sementara dari pemerintah desa, antara korban dan pelaku sudah ada kesepakatan damai. Setelah itu, kami akan masuk pada tahapan pendampingan agar korban tidak mengalami trauma,” jelasnya.
Kesepakatan damai tersebut menjadi catatan tersendiri dalam kasus ini. Sebab, perkara yang melibatkan dugaan kekerasan terhadap penyandang disabilitas tidak hanya menyangkut persoalan hubungan antarindividu, tetapi juga aspek perlindungan korban.
Jayuk menegaskan pendampingan psikologis tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Karena itu, pihaknya akan melibatkan konselor yang memiliki kompetensi untuk menangani kondisi psikologis korban.
“Pendampingan psikologis harus dilakukan oleh orang yang memang memahami psikologi anak dan korban. Karena itu, kami tidak langsung masuk sebelum koordinasi awal dilakukan,” katanya.
Ironisnya, hingga saat wawancara berlangsung, tim pendamping dari Dinas PPKB PPA juga belum bertemu secara langsung dengan korban.
Proses penanganan masih berada pada tahap koordinasi dengan pemerintah desa, sedangkan pendampingan langsung dijadwalkan setelah tahapan tersebut selesai.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas mekanisme deteksi dini terhadap kasus kekerasan, terlebih Dinas PPKB PPA mengklaim telah menjalankan berbagai program pencegahan dan edukasi di masyarakat.
Jayuk menyebut kasus bullying yang ditangani Dinas PPKB PPA Pacitan pada 2025 tercatat sebanyak 11 anak. Sementara hingga Agustus 2026, terdapat dua anak yang tercatat menjadi korban bullying.
“Semua korban telah kami dampingi dari sisi psikologi dan rehabilitasi sosial, baik di lingkungan maupun di dalam keluarga,” ujarnya.
Menurut Jayuk, upaya pencegahan selama ini dilakukan melalui sosialisasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terkait bahaya bullying, kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap perempuan, serta perlindungan terhadap penyandang disabilitas.
Program tersebut melibatkan 12 penyuluh yang tersebar di seluruh kecamatan. Dinas juga mengklaim menggandeng Dinas Pendidikan, Sekolah Luar Biasa (SLB), Forum Anak, dan Forum Genre untuk melakukan edukasi di lingkungan sekolah.
“Upaya preventif sebenarnya sudah kami lakukan bersama Dinas Pendidikan, SLB, Forum Anak, dan Forum Genre. Kami terus mengedukasi masyarakat agar tidak melakukan bullying, kekerasan terhadap anak, maupun kekerasan terhadap penyandang disabilitas,” ujarnya.
Selain edukasi, Dinas PPKB PPA juga menyatakan bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk memberikan bantuan sosial serta pendampingan kepada korban kekerasan dan keluarganya.
Namun, kasus yang menimpa Choirul Fikri memperlihatkan bahwa upaya preventif tersebut masih menghadapi tantangan di lapangan.
Dugaan kekerasan terhadap penyandang disabilitas baru mendapat perhatian pemerintah setelah rekaman kejadian tersebar luas dan menjadi konsumsi publik.
Sementara itu, proses penanganan perkara masih berlangsung di Polsek Arjosari. Dinas PPKB PPA menyatakan akan memfokuskan langkah selanjutnya pada pendampingan psikologis dan memastikan korban memperoleh perlindungan yang memadai.
Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bahwa perlindungan terhadap kelompok rentan tidak cukup hanya melalui sosialisasi.
Mekanisme pelaporan, deteksi dini, serta respons cepat ketika dugaan kekerasan terjadi menjadi bagian penting agar korban tidak harus menunggu sebuah kasus viral terlebih dahulu untuk mendapatkan perhatian.(*)
