beritapacitan.com/, PACITAN – Kesejahteraan guru madrasah swasta di Kabupaten Pacitan masih menjadi pekerjaan rumah. Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pacitan mengakui masih banyak guru yang belum menikmati kesejahteraan optimal karena belum memperoleh sertifikasi, inpassing, hingga terbentur regulasi pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan, Bambang Hadi Suprapto, mengatakan kondisi tersebut menjadi perhatian Kemenag karena masih banyak guru madrasah swasta yang mengabdi dengan penghasilan terbatas.
“Ini memang menjadi keprihatinan kita, utamanya guru-guru yang belum lulus sertifikasi. Kalau yang sudah lulus sertifikasi tentu kesejahteraannya sudah lebih terjamin,” kata Bambang, Selasa (4/8/2026).
Menurutnya, selain belum tersertifikasi, masih banyak guru madrasah swasta yang belum memperoleh inpassing.
Kendala tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari masa kerja yang belum memenuhi syarat, belum memiliki ijazah Strata 1 (S-1), hingga persyaratan administrasi yang belum lengkap dalam sistem pendataan Kementerian Agama.
“Masih banyak. Kendalanya ada yang masa kerjanya belum memenuhi syarat, ada yang belum S-1, dan ada yang datanya belum memenuhi persyaratan administrasi,” ujarnya.
Bambang menjelaskan, Kemenag terus mengupayakan yayasan penyelenggara pendidikan agar memenuhi hak dasar tenaga pendidik, termasuk kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan bagi guru madrasah swasta.
Selain itu, Kemenag juga mendorong organisasi penyelenggara pendidikan seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan GUPPI untuk memanfaatkan lembaga pengelola zakat yang dimiliki, seperti Lazisnu maupun Lazismu, guna membantu meningkatkan kesejahteraan guru di bawah naungannya.
“Kami berharap ada kolaborasi antara yayasan pendidikan dengan lembaga pengelola zakat agar kesejahteraan guru bisa lebih baik,” katanya.
Di sisi lain, Kemenag Pacitan juga tengah berkomunikasi dengan DPRD Kabupaten Pacitan untuk mengoptimalkan Bantuan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPDGS).
Program tersebut merupakan bantuan yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah daerah untuk mendukung kesejahteraan guru swasta.
Persoalan lain yang masih menjadi perhatian adalah status PPPK bagi guru madrasah swasta. Bambang menyebut hampir seluruh guru madrasah negeri di Kabupaten Pacitan telah beralih menjadi PPPK.
Namun, kesempatan tersebut belum dapat dinikmati guru madrasah swasta karena masih terbentur regulasi.
“Kalau madrasah negeri hampir semuanya sudah PPPK. Tinggal guru madrasah swasta yang memang regulasinya belum memungkinkan. Itu yang sedang diperjuangkan agar ada perubahan aturan,” tegasnya.
Menurut Bambang, berbagai organisasi guru madrasah swasta telah menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat agar regulasi mengenai pengangkatan PPPK bagi guru swasta dapat direvisi.
Sembari menunggu perubahan kebijakan tersebut, Kemenag Pacitan mengaku akan terus mengupayakan peningkatan kesejahteraan guru melalui berbagai jalur, mulai dari perluasan jaminan kesehatan, optimalisasi bantuan BPDGS, hingga usulan penambahan insentif bagi guru madrasah swasta.(*)
