beritapacitan.com/, PACITAN – Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai (UPT PPP) Tamperan menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp800 juta pada 2026. Target itu diproyeksikan berasal dari layanan tambat labuh, penyewaan gudang, serta sejumlah layanan lain yang dikelola pelabuhan.
Seksi Pelayanan Teknis Pelabuhan UPT Tamperan, Edi Rukyanto, mengatakan sekitar 450 kapal kecil jenis daplangan atau gillnet tidak dikenai biaya tambat labuh maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Kalau kapal daplangan itu tidak kena tambat labuh. Mereka bongkar, tetapi tidak dikenai retribusi maupun PNBP,” ujar Edi saat ditemui di PPP Tamperan, Kamis (3/9/2026).
Kebijakan tersebut menjadi bentuk perlakuan berbeda berdasarkan karakteristik armada dan aktivitas penangkapan. Kapal-kapal kecil umumnya digunakan nelayan untuk kegiatan penangkapan serta pendaratan ikan dalam skala terbatas.
Sementara itu, PPP Tamperan mencatat sekitar 90 hingga 95 kapal berukuran lebih besar, seperti kapal purse seine dan kapal sekoci. Kapal-kapal tersebut dikenai pungutan sesuai ketentuan perizinan dan layanan pelabuhan yang berlaku.
Untuk kapal dengan izin pusat, PNBP ditetapkan berdasarkan ukuran gross tonnage (GT). Kapal di bawah 60 GT dikenai PNBP sebesar 5 persen, sedangkan kapal di atas 60 GT dikenai 10 persen.
Adapun pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan menarik retribusi izin kapal. Penarikan di tingkat pelabuhan berkaitan dengan layanan tambat labuh, yang besarannya mengacu pada ukuran GT kapal sesuai ketentuan peraturan gubernur.
“Sekarang ukuran tarifnya berdasarkan GT, bukan hanya panjang kapal. GT itu menggambarkan daya tampung kapal. Semakin besar kapalnya, semakin besar pula kapasitasnya,” jelas Edi.
Di sisi lain, aktivitas perikanan di PPP Tamperan disebut mengalami peningkatan sepanjang 2026. Musim tangkap ikan berlangsung sejak Mei hingga September, dengan puncak produksi pada Juli, Agustus, dan September.
Komoditas yang banyak didaratkan pada September meliputi ikan albakor, tuna berukuran besar, serta cumi-cumi karet. Hasil tangkapan albakor rata-rata mencapai sekitar 2 ton per kapal dan dalam kondisi tertentu dapat menembus 5 ton.
Salah satu aktivitas bongkar muat cumi-cumi karet bahkan disebut mencapai sekitar 11 ton dalam satu kali pendaratan.
Petugas pelabuhan menyebut harga ikan albakor dan tuna di tingkat nelayan berada di kisaran Rp30 ribu per kilogram ke atas.
Namun, harga akhir tetap bergantung pada kualitas hasil tangkapan, kondisi pasar, dan kesepakatan dengan pembeli.
Peningkatan aktivitas pendaratan ikan tersebut turut menggerakkan kegiatan ekonomi di sekitar pelabuhan, mulai dari bongkar muat, distribusi hasil tangkapan, penyewaan gudang, hingga perdagangan ikan.
Selain kapal lokal, PPP Tamperan juga menjadi lokasi pendaratan kapal dari luar daerah, antara lain dari Sinjai, Pekalongan, dan Cilacap.
Kapal tersebut dapat melakukan pendaratan apabila Tamperan tercantum sebagai pelabuhan pendaratan dalam dokumen perizinan atau Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).
Edi mengatakan pendataan produksi dan aktivitas kapal dilakukan secara rutin oleh UPT dan dinas terkait. Data tersebut kemudian disinkronkan dengan Badan Pusat Statistik (BPS) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Pendataan terhadap kapal kecil menjadi salah satu tantangan karena jumlahnya cukup banyak dan aktivitasnya dinamis. Dari sekitar 450 kapal daplangan, belum seluruhnya dapat dihimpun dalam pendataan secara rinci.
Sementara itu, penerimaan PNBP pada 2025 disebut mencapai sekitar Rp1,5 miliar hingga Rp1,7 miliar. Angka tersebut berbeda dengan target PAD daerah yang dikelola melalui BLUD, yakni Rp800 juta pada 2026.
“Target PAD kita tahun ini Rp800 juta. Itu dari tambat labuh, sewa gudang, dan layanan lainnya,” kata Edi.
Dengan peningkatan produksi perikanan, target pendapatan daerah, serta keberadaan ratusan kapal kecil yang tidak dikenai pungutan, PPP Tamperan memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.
Pengelolaan pelabuhan dituntut tetap menjaga keseimbangan antara penerimaan daerah, ketertiban administrasi, dan perlindungan terhadap keberlangsungan usaha nelayan kecil.(*)
