beritapacitan.com/, PACITAN – Penerima bantuan sosial (bansos) yang mengalami penonaktifan atau suspend karena terindikasi terkait aktivitas judi online (judol) perlu memahami mekanisme yang berlaku.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pacitan Heri Setijono menyebut mekanisme penanganan bergantung pada penyebab dan hasil verifikasi data penerima.
Heri menjelaskan, persoalan suspend dapat terjadi ketika data kependudukan penerima atau anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga (KK) terindikasi berkaitan dengan aktivitas tertentu yang menjadi dasar evaluasi bantuan sosial.
Bagi penerima yang merasa tidak terlibat dan menilai terjadi kekeliruan, tersedia mekanisme sanggahan. Penerima dapat memberikan penjelasan disertai data pendukung melalui pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
“Dia harus menjelaskan apakah memang itu karena data kependudukannya dipinjam orang lain atau dicuri, sehingga akhirnya berdampak buat keluarganya,” kata Heri, Kamis (20/8/2026).
Menurut Heri, proses sanggahan tidak harus dilakukan dengan datang langsung ke kantor Dinsos. Penerima dapat berkoordinasi dengan pendamping PKH untuk menyampaikan keterangan dan mengunggah dokumen pendukung melalui mekanisme yang tersedia.
“Teman-teman PKH sudah tahu proses bagaimana menyanggah itu. Biasanya ada pernyataan dari yang bersangkutan bahwa kasusnya seperti ini,” ujarnya.
Jika hasil verifikasi menunjukkan penerima masih memenuhi ketentuan, status bantuan dapat diaktifkan kembali.
“Bisa, nanti diaktifkan lagi,” kata Heri.
Namun, Heri menjelaskan terdapat perbedaan penanganan antara penerima yang mengalami persoalan data dengan penerima yang dinyatakan terindikasi aktivitas judi online.
Untuk persoalan data, penerima masih dapat memberikan penjelasan dan mengajukan reaktivasi sesuai mekanisme yang berlaku.
Sementara itu, bagi penerima yang terkena penonaktifan karena terindikasi judi online, Heri menyebut penghentian bantuan dapat dilakukan secara langsung.
“Kalau yang kena karena pengaruh judi online dan sebagainya itu kagetnya langsung off,” ujarnya.
Heri mengaku tidak mengetahui secara rinci jumlah penerima PKH di Pacitan yang saat ini terkena suspend. Menurutnya, data tersebut berasal dari pemerintah pusat dan tidak seluruhnya diterima Dinsos dalam bentuk pemberitahuan per individu.
“Yang mungkin tahu teman-teman PKH, karena langsung data itu dari pemerintah pusat,” katanya.
Ia menambahkan, informasi mengenai mekanisme tersebut sebelumnya telah disampaikan melalui pendamping PKH dalam pertemuan rutin dengan keluarga penerima manfaat.
Karena itu, masyarakat yang mendapati bantuan sosialnya tidak lagi tersalurkan disarankan terlebih dahulu berkoordinasi dengan pendamping PKH untuk mengetahui penyebab penonaktifan dan langkah yang dapat ditempuh.(*)
