beritapacitan.com/, PACITAN – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Pacitan mulai mematangkan penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai aturan turunan dari Perda Nomor 1 Tahun 2026 tentang Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila serta Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
Kepala Bakesbangpol Pacitan, Turmudi, mengatakan penyusunan Perbup tersebut dilakukan dengan menyesuaikan regulasi yang sudah ada serta melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait.
Menurutnya, Perbup diperlukan agar pelaksanaan pendidikan wawasan kebangsaan di Pacitan memiliki acuan yang lebih jelas dan dapat diterapkan sesuai perkembangan masyarakat.
“Wawasan kebangsaan itu bagaimana kita memandang diri kita. Nah, itulah yang kita tekankan dalam Peraturan Bupati nanti,” ujar Turmudi, Senin (24/8/2026).
Turmudi menjelaskan, sasaran program wawasan kebangsaan tidak hanya menyasar kelompok tertentu. Pemerintah berencana menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dengan perhatian khusus kepada generasi muda dan pelajar.
“Terutama anak-anak muda, anak-anak sekolah, mulai dari tingkat TK, SD, SMP, sampai SMA,” katanya.
Dalam proses penyusunan Perbup, Bakesbangpol tidak bekerja sendiri. Pembahasan dilakukan bersama Bagian Hukum, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Karang Taruna, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Turmudi mengatakan pelibatan lintas sektor diperlukan agar aturan yang disusun tidak hanya sesuai dengan Perda, tetapi juga dapat diterapkan secara realistis di tengah masyarakat.
“Kita ketika akan menyusun Perbup, selain ada Perda sebagai acuan, kita mengundang semua stakeholder. Bagaimana penerapannya kepada masyarakat juga harus kita sesuaikan dengan perkembangan masyarakat saat ini,” jelasnya.
Ia menegaskan, substansi Perbup nantinya tidak boleh bertentangan dengan Perda yang menjadi dasar penyusunannya.
Selain wawasan kebangsaan, Bakesbangpol Pacitan juga menaruh perhatian terhadap keberlangsungan toleransi antarumat beragama.
Turmudi mengatakan sejauh ini pihaknya belum menemukan indikasi adanya penurunan toleransi yang mengarah pada terganggunya hubungan antarumat beragama di Pacitan.
“Kita masih melihat bagaimana masyarakat itu berdampingan. Terutama dalam toleransi beragama, kita masih tetap berdampingan antarumat beragama, baik Islam maupun agama yang lain,” ujarnya.
Meski kondisi kerukunan dinilai masih terjaga, pemerintah tetap menganggap toleransi sebagai hal yang harus terus dirawat.
Menurut Turmudi, potensi terkikisnya toleransi tidak boleh dibiarkan karena dapat berdampak terhadap persatuan dan kesatuan masyarakat.
“Sehingga terkait dengan toleransi tetap harus kita jaga. Jangan sampai toleransi itu tergerus, karena saya yakin persatuan dan kesatuan antarumat beragama juga akan terganggu,” tegasnya.
Perda Nomor 1 Tahun 2026 menjadi salah satu landasan pemerintah dalam memperkuat aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan di Pacitan.
Dengan adanya Perbup, pelaksanaan program diharapkan tidak berhenti pada lingkungan pendidikan formal, tetapi juga dapat dikembangkan melalui organisasi kepemudaan, Karang Taruna, serta berbagai elemen masyarakat.
Turmudi menyebut proses penyusunan regulasi masih berjalan. Pemerintah akan mengevaluasi tahapan pembahasan sebelum Perbup tersebut ditetapkan.
Bakesbangpol juga memastikan penyusunan aturan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi serta dinamika masyarakat Pacitan, sehingga pendidikan wawasan kebangsaan tidak sekadar menjadi program administratif, melainkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.(*)
