beritapacitan.com/, SIDOARJO – Terdakwa Sulastri, warga Desa Ploso, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan, dituntut pidana penjara selama 7 tahun 6 bulan atas kasus dugaan korupsi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di Bank BRI Unit Tegalombo. Tuntutan tersebut dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Jalan Juanda, Sidoarjo, Jumat (11/4/2025).
Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Pacitan, Ratno Timur Habeahan Pasaribu, menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi. “Memohon kepada majelis hakim agar menyatakan terdakwa Sulastri terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Tipikor,” kata Ratno dalam pembacaan tuntutannya.
Dalam dakwaan primair, Sulastri juga dijerat dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP. Berdasarkan hasil penyidikan, perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.569.037.424.
JPU menilai, tuntutan berat layak dijatuhkan mengingat besarnya kerugian negara. Meski demikian, ada beberapa hal yang meringankan, seperti belum pernah dihukum, bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan, serta mengakui perbuatannya.
Selain hukuman badan, JPU juga menuntut denda sebesar Rp300 juta subsidair enam bulan kurungan. Terdakwa pun diwajibkan membayar uang pengganti senilai kerugian negara, yakni Rp1.569.037.424.
“Jika tidak dibayar dalam waktu satu bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda milik terdakwa akan disita dan dilelang. Bila tidak mencukupi, terdakwa akan dijatuhi pidana tambahan selama empat tahun,” tegas JPU.
Sebagai bagian dari upaya pengembalian kerugian negara, JPU turut memperhitungkan dana sebesar Rp89.816.000 yang telah dikembalikan oleh 40 nasabah per 24 Maret 2025. Dana tersebut akan dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengurang uang pengganti atas nama terdakwa.
“Terdakwa juga dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,” tutup Ratno.
Persidangan akan dilanjutkan dengan agenda pembelaan (pleidoi) dari penasihat hukum terdakwa dalam waktu dekat. (*)
