Beritapacitan.com, PACITAN– Ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi turun ke jalan dalam aksi demonstrasi menolak Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, Selasa (25/2).
Aksi yang berlangsung di depan Pendopo Kabupaten Pacitan itu diwarnai dengan pembakaran ban sebagai simbol protes.
Massa berasal dari organisasi mahasiswa seperti PMII dipimpin oleh Al Ahmadi, HMI dipimpin oleh Roky Prima Utama, GMNI dipimpin oleh Febri Firdiansyah, IMM dipimpin oleh Joko Setiono, dan Aliansi BEM se-Pacitan yang dipimpin oleh Diki Kurnia.
Mereka menilai kebijakan efisiensi anggaran justru memperbesar ketimpangan sosial dan berdampak negatif bagi sektor-sektor strategis.
“Efisiensi anggaran seharusnya menyasar struktur kabinet yang boros, bukan memangkas sektor-sektor esensial,” tegas Al Ahmadi, Ketua PMII Pacitan.
Selain itu, mahasiswa juga meminta evaluasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai membebani fiskal negara dan tidak tepat sasaran.
Di Pacitan, program ini justru diterapkan di sekolah-sekolah elit, bukan di daerah terpencil yang lebih membutuhkan.
Menanggapi aksi tersebut, Wakil Bupati Pacitan, Gagarin, menemui para demonstran.
Ia menyatakan bahwa pemerintah daerah memahami tuntutan mahasiswa, namun terbentur regulasi pusat.
Usai dari pendopo, massa bergerak menuju Gedung DPRD Pacitan dengan tuntutan tambahan yakni mendesak pengesahan UU Perampasan Aset Koruptor, UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT), serta menolak revisi UU TNI yang berpotensi menghidupkan kembali Dwi Fungsi ABRI.
“RUU Perampasan Aset penting untuk memberantas korupsi dan pencucian uang. Revisi UU TNI bisa membuka jalan bagi lahirnya ‘Soeharto baru’,” tandas Al Ahmadi.
Aksi sempat memanas dengan adu argumen antara mahasiswa dan enam anggota DPRD yang hadir.
Namun, akhirnya mereka sepakat meneruskan aspirasi tersebut ke tingkat nasional.
Demonstrasi ini menjadi sinyal kuat bahwa mahasiswa Pacitan siap mengawal kebijakan publik dan menolak ketimpangan yang semakin nyata. (*)
