Beritapacitan.com, PACITAN – Pemerintah Kabupaten Pacitan memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kabupaten Pacitan.
Peraturan tersebut menjadi salah satu landasan hukum dalam mewujudkan lingkungan masyarakat yang tertib, nyaman, dan tenteram.
Berdasarkan dokumen resmi yang tercatat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Pacitan serta Database Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Perda Nomor 7 Tahun 2018 ditetapkan pada 5 April 2018.
Materi yang diatur dalam peraturan tersebut mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Di antaranya tertib jalan dan kendaraan, tertib sungai, saluran, kolam dan waduk, tertib lingkungan, tertib tempat usaha, tertib sosial, tertib bermasyarakat, serta tertib pelajar.
Perda tersebut juga mengatur mengenai kerja sama dan koordinasi, pembinaan dan pengendalian, peran serta masyarakat, sanksi administratif, penyidikan, hingga ketentuan pidana.
Dalam penjelasan umumnya, peraturan tersebut disusun sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban pemerintah daerah dalam menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
Keberadaan aturan ini diharapkan dapat menciptakan kondisi yang kondusif bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat di Kabupaten Pacitan.
Dalam pelaksanaannya, Satpol-PP menjadi salah satu perangkat daerah yang menjalankan fungsi penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum.
Masyarakat juga memiliki peran dalam mendukung pelaksanaan aturan tersebut dengan menaati ketentuan yang berlaku serta menjaga ketertiban di lingkungan masing-masing.
Berdasarkan informasi pada laman Database Peraturan BPK, Perda Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2018 masih berstatus berlaku.
• Masyarakat Diajak Aktif Laporkan Gangguan Ketertiban Umum
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Pacitan mengajak masyarakat berperan aktif melaporkan berbagai bentuk pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) maupun gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di lingkungan sekitar.
Keterlibatan masyarakat dinilai penting untuk membantu petugas melakukan pengawasan sekaligus menindaklanjuti berbagai persoalan yang berpotensi mengganggu kenyamanan warga.
Kepala Satpol-PP Kabupaten Pacitan, Ardyan Wahyudi, mengatakan masyarakat dapat menyampaikan laporan apabila menemukan aktivitas yang melanggar aturan daerah.
“Satpol PP hadir untuk menjaga ketertiban umum dan menegakkan Peraturan Daerah. Karena itu masyarakat diharapkan ikut berpartisipasi dengan melaporkan pelanggaran yang terjadi di sekitarnya,” ujarnya, Senin, 16 November 2026.
Sejumlah persoalan yang dapat dilaporkan antara lain keberadaan gelandangan dan pengemis, pengamen, manusia silver, hingga anak jalanan yang dinilai meresahkan atau membahayakan pengguna jalan.
Selain itu, laporan juga dapat berkaitan dengan aktivitas balap liar, kerumunan yang menimbulkan kebisingan, serta pedagang kaki lima yang menggunakan fasilitas umum seperti trotoar dan bahu jalan.
Satpol-PP juga menerima laporan mengenai pemasangan reklame ilegal, baliho liar, bangunan tanpa izin, hingga tempat usaha yang melanggar jam operasional.
Persoalan lingkungan seperti pembakaran sampah sembarangan, pembuangan limbah yang melanggar aturan, serta kegiatan usaha yang menimbulkan polusi suara dan bau juga menjadi perhatian.
Ardyan menjelaskan, penanganan berbagai persoalan tersebut tidak selalu dilakukan melalui penindakan. Satpol-PP juga mengedepankan pendekatan persuasif dan pembinaan agar pelanggaran tidak terus berulang.
Masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui kanal pengaduan pemerintah daerah, layanan SP4N Lapor, maupun media sosial resmi Satpol-PP sesuai domisili masing-masing.
Melalui partisipasi masyarakat, diharapkan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan ketertiban umum di Kabupaten Pacitan dapat berjalan lebih optimal.(*)











