beritapacitan.com/, PACITAN – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Pacitan menyoroti keberadaan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tingkat kabupaten/kota yang tetap menerima upah meski tidak sedang memasuki tahapan pemilu.
Ketua PC PMII Pacitan, Sunardi, menilai kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi, terutama karena masa jabatan komisioner di daerah berlangsung selama lima tahun.
Menurutnya, perlu ada pengukuran yang jelas mengenai beban kerja komisioner dengan struktur kelembagaan dan pembiayaan yang ditanggung negara.
“Yang kami lihat di daerah 2025-2026 ini tidak bekerja, karena tidak memasuki masa tahapan. Komisionernya di daerah hanya nganggur tidak bekerja, tapi tetap dapat upah. Ini tidak sesuai dengan upaya efisiensi yang diberlakukan oleh pemerintah pusat,” kata Sunardi, Selasa, 29 September 2026.
Sunardi menjelaskan, istilah “nganggur” yang digunakan bukan untuk menyimpulkan bahwa komisioner KPU dan Bawaslu tidak melakukan pekerjaan sama sekali.
Menurutnya, KPU dan Bawaslu tetap memiliki fungsi kelembagaan di luar tahapan tertentu.
Namun, ia mempertanyakan apakah intensitas pekerjaan tersebut sebanding dengan kebutuhan struktur permanen serta anggaran yang dikeluarkan negara.
“Jika dihitung gaji per komisioner KPU-Bawaslu itu rata-rata Rp10 juta, dikali 10 orang berarti sebulan teranggarkan Rp100 juta, kalau satu tahun ya Rp1,2 miliar. Itu baru satu item,” ungkapnya.
Karena itu, PMII Pacitan mendorong agar wacana menjadikan KPU dan Bawaslu di tingkat daerah sebagai lembaga ad hoc kembali dikaji.
Meski begitu, Sunardi mengatakan kajian tersebut perlu dilakukan secara mendalam.
“Yang jelas kami bingung, memang apa output-nya jika diluar tahapan?. Ya mending dibuat ad-hoc dengan jabatan dua tahun,” ucapnya.
Menurut Sunardi, model ad hoc sangat layak kembali menjadi pembahasan di Komisi II DPR RI.
“Sangat layak. Karena sejak wacana itu muncul di tahun 2024 lalu, sekarang malah tenggelam,” ucapnya.(*)
