beritapacitan.com/, PACITAN— Menghadapi musim kemarau tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Pacitan terus berupaya menuntaskan persoalan kekeringan di berbagai desa.
Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan dan Air Minum Dinas PUPR Pacitan, Tonny SN, menyampaikan bahwa penanganan air bersih terus dilakukan, termasuk lanjutan dari 59 desa yang telah mengajukan proposal droping air ke BPBD pada tahun 2023.
“Dari 59 desa itu penanganannya beragam. Sudah kami tangani semua, baik oleh Dinas PUPR maupun melalui kerja sama dengan BPMD, terutama jika menyangkut permasalahan sosial di tingkat desa,” jelas Tonny kepada beritapacitan.com/
Tonny mengakui bahwa sebagian program belum rampung pada 2024 akibat keterbatasan anggaran. Namun, pihaknya menegaskan akan melanjutkannya tahun ini. Ia mencontohkan pembangunan sistem air bersih di Desa Cokrokembang yang sempat tertunda.
“Pemerintah Kabupaten Pacitan berkomitmen menyelesaikan permasalahan. Jadi tidak hanya droping air, tapi pembangunan sistem yang berkelanjutan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Tonny mengungkapkan bahwa meski sejumlah infrastruktur air telah dibangun, seperti di salah satu desa dengan anggaran Rp1 miliar, persoalan tetap muncul karena belum terbentuknya kelompok pengelola air di masyarakat.
“Infrastruktur tanpa pengelolaan tidak akan berfungsi maksimal. Harus ada kelompok pengelola, perdes, dan sistem iuran seperti PDAM,” katanya.
Dinas PUPR terus berkoordinasi dengan Dinas PMD untuk mendorong pembentukan KPSPAM (Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum) di setiap desa yang menerima bantuan.
Tonny juga memaparkan model inovatif dalam penyaluran bantuan air bersih. Selain proyek pembangunan, kini masyarakat dapat mengajukan proposal untuk pengadaan bahan seperti pipa, meteran, pompa, dan toren.
Pemerintah akan memverifikasi proposal tersebut, menyalurkan bahan baku, dan masyarakat melaksanakan pemasangan secara mandiri.
“Dengan cara ini, biaya lebih efisien, dan masyarakat lebih merasa memiliki karena terlibat langsung,” ujarnya.
Aset yang diserahkan tetap tercatat sebagai milik desa, dan dikelola oleh pemerintah desa melalui kepala desa masing-masing. Proposal yang masuk di tahun 2024 akan menjadi prioritas penyaluran bantuan pada tahun ini.
Tonny mengimbau masyarakat untuk bijak menggunakan air di musim kemarau.
“Sumber air kita terbatas. Harapan kami, masyarakat dapat menghemat dan menjaga sistem distribusi air dengan baik. Kalau ada kebocoran, segera ditutup atau dilaporkan,” tandasnya. (*)
