beritapacitan.com/, PACITAN – Pemerintah Kabupaten Pacitan memperoleh anggaran sebesar Rp4,5 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di empat desa.
Tony mengemban amanah sebagai Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan dan Air Minum, mengatakan bantuan anggaran tersebut menjadi salah satu upaya memperluas cakupan layanan air minum di tengah keterbatasan anggaran daerah.
“Tahun ini kita mendapatkan anggaran dari APBN sebesar Rp4,5 miliar. Pelaksananya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur untuk membangun jaringan air minum yang meng-cover empat desa,” kata Tony, Rabu (1/7/2026).
Empat desa yang akan mendapat layanan melalui proyek tersebut yakni Desa Kalikuning, Gedungbendo, Kebondalem, dan Mangunharjo. Jaringan tersebut dikenal dengan nama SPAM Kalikedung Kebonharjo.
Menurut Tony, pembangunan jaringan air minum tetap dianggarkan melalui APBD setiap tahun. Namun, kebijakan efisiensi membuat kemampuan pendanaan daerah menjadi terbatas sehingga pemerintah daerah juga mengajukan usulan pendanaan ke pemerintah pusat.
“Karena anggaran daerah terbatas, kita juga mengusulkan ke Kementerian PU untuk mendukung pembangunan infrastruktur air minum,” ujarnya.
Berdasarkan data Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2026, cakupan layanan air minum di Kabupaten Pacitan telah mencapai 83,75 persen dari total penduduk.
Selain sektor air minum, Pemkab Pacitan juga memperoleh dukungan anggaran untuk pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) guna mendukung peningkatan sanitasi.
“Untuk sanitasi, salah satunya kita mengusulkan pembangunan IPLT dan tahun ini mendapat anggaran,” kata Tony.
Sementara itu, terkait wilayah rawan kekeringan, DPUPR mencatat terdapat 59 desa yang telah diinventarisasi sejak 2023. Dari jumlah tersebut, sekitar 34 desa telah mendapatkan intervensi melalui kerja sama antara DPUPR, BPBD, dan Perumda Air Minum.
Menurut Tony, pembangunan infrastruktur air bersih dilakukan pada wilayah yang masih memiliki sumber air. Sedangkan daerah yang tidak memiliki sumber air tetap membutuhkan distribusi bantuan air bersih saat musim kemarau.
Untuk menjaga kualitas air yang disalurkan kepada masyarakat, setiap desa penerima program didorong membentuk Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum (KPSPAM).
Selain itu, kualitas air diperiksa secara berkala bekerja sama dengan Dinas Kesehatan melalui tenaga sanitarian di puskesmas.
Pemeriksaan dilakukan setiap tiga bulan untuk memastikan air yang digunakan masyarakat memenuhi kategori layak digunakan, termasuk bebas dari bakteri E-coli.(*)
