Beritapacitan.com, PACITAN – Puluhan anggota PMII Pacitan mendatangi Kantor Dinas Sosial Kabupaten Pacitan pada Senin, 17 November 2025. Kedatangan mereka bertujuan menyampaikan sejumlah temuan lapangan terkait penyaluran bantuan sosial yang dinilai belum berjalan sesuai ketentuan.
Ketua Bidang Advokasi PC PMII Pacitan, Ihsan Efendi menyebut, aduan warga dan hasil penelusuran kader di beberapa desa menunjukkan masih adanya praktik yang dapat merugikan warga miskin.
Ia menyampaikan bahwa kondisi tersebut tidak sejalan dengan mandat konstitusi mengenai perlindungan terhadap fakir miskin.
“Ini bagian dari komitmen PMII untuk memastikan bantuan pemerintah jatuh kepada warga yang berhak,” ujarnya. Senin, (17/11/2025).
Dari hasil pemantauan, PMII Pacitan menemukan beberapa persoalan penting, seperti ketidaktepatan sasaran, penguasaan KKS oleh pihak lain, perubahan bentuk bantuan, serta adanya dugaan praktik nepotisme di tingkat desa.
Dalam pernyataan sikapnya, PMII juga menyoroti perilaku sebagian warga mampu yang tetap menerima bantuan, yang dinilai dapat menghambat upaya pengurangan angka kemiskinan.
PMII turut mengangkat isu Program Sekolah Rakyat yang belum terpenuhi kuotanya. Padahal program tersebut dinilai dapat membantu anak dari keluarga miskin mendapatkan akses pendidikan yang lebih luas.
Melalui audiensi dengan Dinsos, PMII Pacitan mengajukan enam tuntutan, mulai dari penerbitan Peraturan Bupati terkait stiker penerima bansos, pembaruan data terpadu yang lebih teratur, pengenaan sanksi bagi penyimpangan, serta pemenuhan kuota Program Sekolah Rakyat.
Kepala Dinas Sosial Pacitan, Heri Setijono menyampaikan bahwa masukan dari mahasiswa merupakan bagian dari kontrol publik yang penting bagi perbaikan layanan.
Ia menyebut bahwa pembaruan data bansos menuntut kerja sama antara Dinsos, pemerintah desa, serta pendamping di lapangan.
“Kami ingin memastikan bahwa penyaluran bantuan berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran. Bila ada dugaan praktik keliru di lapangan, kami siap proses sesuai mekanisme,” katanya.
Heri menambahkan bahwa seluruh tuntutan PMII akan ditindaklanjuti melalui langkah teknis dan koordinatif. Ia juga menyampaikan kesiapannya bertanggung jawab apabila perbaikan yang dijanjikan tidak berjalan.
“Enam tuntutan ini akan kami tindak lanjuti satu per satu. Jika tidak terselesaikan, saya siap mundur dari jabatan,” ujarnya.(*)
