Beritapacitan.com, PACITAN – Realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Pacitan hingga pertengahan Agustus 2025 baru menyentuh angka 50 persen.
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Pacitan, Daryono, mengakui masih ada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang capaiannya jauh dari target, bahkan terkesan jalan di tempat.
“Kita berusaha mendorong memotivasi wajib pajak untuk taat membayar kewajiban. Tapi faktanya memang ada sektor yang jauh dari target. Itu biasanya ditutup dengan pergeseran anggaran dari sektor lain yang capaiannya tinggi,” ungkap Daryono saat ditemui, Rabu (20/8/2025).
Salah satu catatan serius, kata dia, ada pada retribusi parkir, pasar, hingga wisata yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. BKD selaku koordinator mengaku sudah melakukan rapat evaluasi bulanan dengan OPD pemangku retribusi.
“Kita dorong terus optimalisasi, target harus dicapai. Tapi realitanya ada OPD yang rendah, ada yang tinggi,” ujarnya.
Meski begitu, Daryono tak menyebut secara gamblang OPD mana yang paling rendah realisasinya. “Kalau bicara detail data, saya tidak pegang. Itu seharusnya Sekda yang tahu,” kilahnya.
Untuk menutup celah kebocoran, BKD mendorong sistem pembayaran non-tunai. Saat ini, pajak bisa dibayar langsung ke rekening kas daerah, bahkan lewat kanal-kanal seperti minimarket.
Harapannya, selain memudahkan wajib pajak, sistem ini bisa mengurangi praktik perantara dan memperkuat akuntabilitas.
“Kita harap semua pembayaran ke depan dilakukan non-tunai. Jadi uang langsung masuk kas daerah, tidak mampir di tangan-tangan lain,” terang Daryono.
Pacitan memang sudah 14 kali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Namun, BPK tetap memberikan rekomendasi perbaikan. Daryono menyebut tindak lanjutnya sepenuhnya berada di tangan Inspektorat.
“Kalau rekomendasi, itu memang BPK serahkan ke pemerintah daerah. Yang mendampingi Inspektorat. Kami di BKD menyesuaikan. Kalau ada pemutakhiran data yang kurang, ya kita lakukan,” katanya.
Menariknya, ketika ditanya soal detail temuan BPK, Daryono memilih tak membuka.
“Itu sifatnya pemerintah daerah, Inspektorat yang lebih tahu. Kalau kita jelaskan nanti salah,” elaknya.
Daryono menyebut BKD bersama Sekda rutin melakukan rapat evaluasi tiap bulan. Namun, rutinitas itu tidak serta-merta membuat capaian pendapatan naik signifikan.
“Ya rapat-rapat, kita komunikasikan kendala dengan OPD. Tapi memang ada faktor internal di OPD yang jadi kendala,” ucapnya.
Sampai saat ini, BKD hanya bisa berharap seluruh target yang ditetapkan dalam APBD 2025 bisa dikejar dalam sisa empat bulan ke depan.
“Semangatnya ya harus tetap ada, supaya akhir tahun semua target tercapai,” pungkasnya.(*)
