Beritapacitan.com, PACITAN – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pacitan mengirimkan sinyal kritis kepada pemangku kebijakan daerah menjelang tahun 2026.
Melalui refleksi akhir tahun 2025, PMII menegaskan kesiapan organisasi mahasiswa tersebut untuk mengawal kebijakan publik agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat.
Ketua Umum PC PMII Pacitan masa khidmat 2025-2026, Sunardi, menegaskan bahwa mahasiswa tidak boleh kehilangan peran historisnya sebagai kekuatan kontrol sosial.
Menurutnya, dinamika kebijakan publik sepanjang 2025 menunjukkan masih perlunya pengawasan ketat agar arah pembangunan tidak menjauh dari prinsip keadilan sosial.
“PMII tidak akan mengambil posisi aman. Ketika kebijakan publik tidak berpihak pada rakyat, maka sikap kritis adalah kewajiban moral. Inilah fungsi PMII sebagai agent of change,” tegasnya, Rabu (31/12/2025).
Ia menyampaikan, refleksi akhir tahun menjadi momentum evaluasi serius terhadap arah kebijakan daerah sekaligus konsolidasi gerakan menyongsong 2026.
PMII Pacitan, mengusung Arah Baru Potensi PMII Pacitan sebagai orientasi perjuangan yang menekankan keberanian bersikap, ketajaman analisis, dan konsistensi dalam advokasi kebijakan publik.
Sunardi menilai, kritik mahasiswa tidak boleh dimaknai sebagai bentuk oposisi membabi buta. Sebaliknya, kritik harus hadir sebagai upaya korektif yang berbasis data, kajian, dan kepentingan publik.
Karena itu, PMII Pacitan berkomitmen memperkuat tradisi intelektual kader melalui forum kajian kebijakan, advokasi sosial, serta pengawalan isu-isu strategis daerah.
“Gerakan PMII harus lugas dan terarah. Kami akan mengawal kebijakan publik secara terbuka dan bertanggung jawab, tanpa kehilangan independensi organisasi,” ujarnya.
Memasuki 2026, PMII Pacitan menegaskan tidak akan bersikap permisif terhadap kebijakan yang berpotensi merugikan masyarakat.
Organisasi ini menyatakan siap menjadi mitra kritis pemerintah, sekaligus pengingat ketika kekuasaan mulai abai terhadap aspirasi rakyat.
Refleksi akhir tahun ini menjadi penanda bahwa PMII Pacitan tidak sekadar membaca perubahan, tetapi siap mengambil peran aktif dalam memastikan kebijakan publik di Pacitan berjalan sesuai nilai keadilan, demokrasi, dan keberpihakan sosial.(*)
