Beritapacitan.com, PACITAN – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pacitan dan masyarakat.
Menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kabupaten Pacitan pada Sabtu malam, 30 Agustus 2025.
Mereka tidak datang dengan teriakan kosong, tetapi membawa 15 poin tuntutan yang dianggap mewakili keresahan rakyat di berbagai sektor.
Ketua Umum PC PMII Pacitan, Al Ahmadi, menegaskan aksi ini adalah bentuk koreksi keras terhadap DPRD yang dinilai gagal menjadi pengawas sekaligus penyambung suara rakyat.
“Kami membawa data, fakta, dan tuntutan konkret. DPRD jangan hanya jadi stempel kebijakan eksekutif, sementara rakyat dibiarkan menanggung beban hidup tanpa solusi,” ujarnya lantang.
Pendidikan: Kekurangan Guru hingga Transportasi Pelajar
PMII menyoroti kekurangan 634 tenaga guru di Pacitan. Kondisi ini membuat sekolah bergantung pada guru honorer dengan beban mengajar berlebihan.
Mereka mendesak percepatan rekrutmen ASN guru serta penunjukan kepala sekolah definitif agar manajemen pendidikan tidak stagnan.
Tak hanya itu, PMII juga menuntut penyediaan angkutan umum sekolah (school bus). Data kepolisian menunjukkan 90 persen kecelakaan lalu lintas di Pacitan melibatkan pelajar.
“Pelajar dipaksa naik motor sebelum waktunya. Ini masalah nyawa, pemerintah harus hadir,” tegas Al Ahmadi.
Ekonomi dan Koperasi: Jeratan KSP dan Pajak yang Tidak Adil
PMII menuding banyak Koperasi Simpan Pinjam (KSP) beroperasi tanpa pengawasan yang jelas, merugikan masyarakat dengan bunga tinggi. Mereka mendesak adanya regulasi pengawasan dan registrasi ulang KSP melalui Perbup atau Perda.
Selain itu, PMII menolak kenaikan PBB selama lima tahun ke depan. Pajak, kata mereka, harus dirancang adil, progresif, dan proporsional agar tidak menambah beban rakyat kecil.
Transparansi dan Pemberantasan Korupsi
PMII menuntut Pemda membuka Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan laporan keuangan publik secara terbuka sesuai amanat UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Mereka juga menyuarakan isu nasional: desakan kepada DPR RI agar segera mengesahkan RUU Perampasan Aset sebagai langkah konkret pemberantasan korupsi.
Kesejahteraan Nelayan: Benur dan BBM Bersubsidi
Nasib nelayan Pacitan turut menjadi sorotan. Harga benur lobster yang tidak stabil kerap memukul ekonomi mereka. PMII mendesak pemerintah memastikan harga sesuai Kepmen KKP No.24/2024.
Selain itu, distribusi subsidi BBM nelayan harus dijamin lancar agar biaya melaut tidak semakin memberatkan.
Lapangan Kerja & Kesehatan
Janji pemerintah pusat menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan baru dinilai belum terasa di daerah. PMII menuntut DPRD menagih realisasi janji tersebut agar generasi muda Pacitan punya akses kerja layak.
Sementara itu, sektor kesehatan disebut masih bermasalah. Puskesmas di daerah terpencil kekurangan tenaga medis, RSUD Pacitan dinilai birokratis, dan layanan BPJS masih diskriminatif.
PMII meminta reformasi menyeluruh di sektor kesehatan agar masyarakat mendapat pelayanan cepat dan adil.
Tunjangan DPRD Jadi Sorotan
Poin paling keras dalam aksi ini adalah kritik terhadap tunjangan DPRD Pacitan yang mencapai Rp9,3 juta hingga Rp19,3 juta per anggota.
“Di tengah kemiskinan rakyat, DPRD menikmati tunjangan jumbo. Ini harus dikoreksi. Wakil rakyat seharusnya berjuang bersama rakyat, bukan hidup di atas penderitaan rakyat,” sindir Al Ahmadi.
Respons Ketua DPRD Pacitan
Menanggapi aksi tersebut, Ketua DPRD Pacitan Arif Setia Budi menyampaikan apresiasi atas langkah PMII yang dinilainya menunjukkan kepekaan terhadap isu kebangsaan dan sosial.
“Pertama saya mengapresiasi kepada aktivis PMII yang saat ini sudah menyampaikan aspirasi ditengah situasi kondisi nasional seperti saat ini. Saya pikir ini suatu hal yang wajar sebagai bentuk kepekaan aktivis untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Kami menyambut baik dan apa yang menjadi tuntutannya akan kami perjuangkan semaksimal mungkin agar dapat terimplementasi dengan baik,” ujarnya.
Arif juga menekankan pentingnya penyampaian aspirasi secara legal.
“Alhamdulillah kemarin PMII menyampaikan secara legal bersurat kepada kami dan akhirnya terjadi kesepakatan. Semua berjalan baik,” tambahnya.
Sebagai pesan khusus, ia mengingatkan mahasiswa agar terus meningkatkan kepekaan terhadap isu-isu kebangsaan.
“Kalau kita tidak peka, justru akan terlena dan mengabaikan isu-isu penting yang menyangkut kesehatan dan kemakmuran masyarakat,” pungkasnya.
Suara Rakyat, Bukan Sekadar Teriakan Mahasiswa
Menurut PMII, semua tuntutan yang disampaikan lahir dari keresahan masyarakat: guru, petani, nelayan, hingga pasien rumah sakit. Aksi ini bukan kepentingan mahasiswa semata, melainkan suara rakyat yang diabaikan.
“Kalau DPRD masih diam, kami akan datang lagi dengan massa lebih besar. Ini bukan aksi terakhir. Kami pastikan
suara rakyat Pacitan tidak akan diredam,” pungkas Al Ahmadi. (*)
